Selamat Datang di Website Resmi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh

Pemerintah Aceh Kembali Terima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

Kategori : Daerah Kamis, 21 November 2019 - Oleh rahmad

Banda Aceh | Pemerintah Aceh kembali menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2019. Penghargaan itu diterima Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Marwan Nusuf mewakili Plt Gubernur Aceh di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia, Kamis (21/11/2019).

Anugerah itu merupakan penghargaan atas capaian kepatuhan Pemerintah Aceh dalam melaksanakan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik selama 7 tahun berturut-turut.

Pada tahun ini, melalui metode pemeringkatan Anugerah KIP yang dilakukan Komisi Informasi Pusat ada 8 pemerintah propinsi masuk dalam katagori informatif, 7 masuk katagori menuju informatif, 5 masuk katagori cukup informatif, 4 masuk katagori kurang informatif dan 10 masuk katagori belum informatif.

Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana menjelaskan, maksud dan tujuan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yakni, untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik, sehingga tujuan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai garda terdepan dalam melakukan pelayanan informasi publik yang berkualitas kepada masyarakat terlaksana dengan baik.

Tahun ini, pihaknya melakukan monitoring dan evaluasi kepada seluruh Badan Publik yang berjumlah 355 (tigaratus limapuluh lima), terhadap kuesioner dengan indikator Pengembangan Website yang terkait dengan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Lalu, indikator Pengumuman Informasi Publik, sehingga informasi publik dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat.

Selanjutnya, terhadap Badan Publik yang berpartisipasi dengan mengembalikan kuesioner, pihaknya menambahkan penilaian terhadap indikator Pelayanan Informasi Publik dan Penyediaan Informasi Publik yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan Presentasi Badan Publik untuk menilai terhadap komitmen, koordinasi, dan inovasi dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik.

“Tingkat partisipasi Badan Publik yang dilihat dari pengembalian kuesioner pada tahun ini mengalami kenaikan, tepatnya dari 355 Badan Publik, yang melakukan registrasi dalam aplikasi emonev.komisiinformasi.go.id sebanyak 264 Badan Publik atau 74,37%,” katanya.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan keterbukaan informasi publik bagian dari usaha meningkatkan kepercayaan publik, untuk itu bagi Badan Publik (BP) yang belum informatif harus berbenah agar kepercayaan yang sudah tinggi kepada pemerintah jadi menurun. Merujuk Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib memberikan informasi sebagai hak masyarakat.

“Misi pemerintah adalah pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Jadi mustahil lahir kepercayaan jika tak transparan,” ujarnya.

Ia mengungkap, ke depan tantangan bagi Badan Publik tidak hanya terbatas pada akses, tapi kontennya juga harus ditingkatkan. Akses yang sudah ada tidak serta merta memberikan literasi yang baik sehingga perlunya akurasi informasi dari Badan Publik.

“Kualitas informasi publik dari Badan Publik bisa menjadi rujukan sekaligus dapat menangkal hoaks yang berkembang,” tuturnya.

Marwan Nusuf menyambut baik apresiasi yang diterima oleh Pemerintah Aceh sebagai komitmen bersama para pihak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

"Dari 2013 Pemerintah Aceh selalu meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik, ini bukti komitmen Pemerintah Aceh yang kuat untuk terus mewujudkan good governance," tegas Marwan Nusuf usai menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik.

Komisi Informasi Aceh (KIA) menyatakan kegembiraannya atas penghargaan ini. Pihaknya mendorong agar ke depan Pemerintah Aceh bisa masuk dalam katagori informatif.

"Aceh sangat berpeluang meraih katagori informatif. Karena itu KIA juga akan serius membantu PPID Utama Aceh untuk mencapai katagori tersebut," kata Ketua KIA Yusran M, Si.

Penerimaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang diterima Kadis Kominsa Aceh ikut didampingi tim komunikasi Pemerintah Aceh yang terdiri dari Wiratmadinata sebagai juru bicara, Zalsufran sebagai Kabid PLIP Kominsa Aceh dan Penasehat Khusus Bidang Komunikasi dan Kehumasan Aryos Nivada dan Risman A Rachman.

Ketujuh Badan Publik Pemerintah Provinsi yang meraih katagori Menuju Informatif adalah Aceh, Bali, Banten, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Papua.