Selamat Datang di Website Resmi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh

Plt Gubernur Aceh Lantik Kepala BPKP

Kategori : Daerah Selasa, 07 Mei 2019 - Oleh rahmad

Banda Aceh | Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah melantik Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh yang baru yaitu Ikhwan Mulyawan, menggantikan Ichsan Fuady yang telah menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPKP sebelumnya. Pelantikan itu berlangsung di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Selasa (7/5/2019).

Acara pelantikan tersebut juga sertai dengan penandatanganan MoU pengembangan dan penggunaan aplikasi koneksi transaksi keuangan antara Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) 19 Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pengguna Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) BPKP bersama Bank Aceh Syari'ah.

Dalam sambutannya, Nova mengatakan, pergantian pimpinan instansi pemerintah adalah hal yang lumrah sebagai bagian dari "tour of duty". Pertukaran tugas di dalamnya bermakna penyegaran, regenerasi  atau juga sebagai bentuk pembelajaran dan peningkatan pengalaman aparatur negara. Pergantian merupakan sesuatu niscaya yang harus dilakukan sebuah manajemen.

Dalam lingkup BPKP, pergantian itu tentunya harus diwarnai dengan peningkatan kinerja dan ia percaya setiap pergantian kepala perwakilan BPKP akan menghasilkan peningkatan kinerja. Lebih baik lagi dan terus meningkat.

"Dalam konteks pelantikan hari ini kami boleh berbangga, sebab BPKP perwakilan Aceh telah menjalankan tugasnya dengan baik," sebutnya. 

Menurut Nova, ada beberapa hal yang menjadi catatan penting merupakan kinerja baik BPKP di bawah kepeminpinan sebelumnya antara lain, pertama, pembinaan bidang pengelolaan keuangan yang dilakukan BPKP telah menghasilkan sejumlah prestasi membanggakan di daerah ini, antara lain, banyaknya Pemda yang mendapat predikat WTP untuk laporan keuangannya.

Bahkan tahun 2017, semua Pemda di Aceh mendapatkan opini WTP  dari BPK RI. Khusus untuk Pemerintah Provinsi, predikat itu kembali diraih tahun lalu, sehingga selama tiga tahun berturut-turut, Pemerintah Aceh mendapat predikat WTP dalam laporan keuangannya.

Kedua, BPKP telah sukses mendorong penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah di daerah ini. Dengan aplikasi ini, sistem keuangan berjalan terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan.

Ketiga, terjalinnya kesepakatan antara para kepala daerah di Aceh dengan KPK untuk penerapan e-planning. Dalam hal ini, BPKP sangat berperan memberikan bimbingan teknis dan menginisiasi penerapan e-planning dengan menggunakan aplikasi SIMDA Perencanaan.

Keempat, BPKP juga berperan mengawal akuntabilitas pembangunan desa dengan melakukan bimbingan teknis untuk penerapan aplikasi Sistem keuangan desa (SISKEUDES) versi 2.0. Alhamdulillah, tahun ini semua desa di Aceh telah  menggunakan aplikasi ini dalam penyusunan  Anggaran Gampong.

Kelima, yang merupakan gebrakan terbaru BPKP Aceh adalah kerjasamanya dengan PT Bank Aceh Syariah dan Pemerintahan Kabupaten/Kota untuk pengembangan aplikasi SIMDA yang terkoneksi langsung dengan Core Banking System PT Bank Aceh Syariah.  Kerjasama ini resmi ditandatangani hari ini dalam bentuk MoU oleh para pihak terkait. Langkah ini tentu saja sangat sejalan dengan misi Pemerintah Aceh untuk penerapan Sistem Informasi Aceh Terpadu (SIAT) berbasis e-government.

"Dengan terintegrasinya aplikasi SIMDA ke Core Bangking System PT Bank Aceh Syariah, maka pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten/kota  semakin transparan, akuntabel dan auditable," ungkapnya.

Di samping lima gebrakan itu, lanjut Nova, tentu ada banyak lagi program pelatihan yang telah dijalankan BPKP di Aceh. Meski demikian, "PR" masih cukup banyak antara lain perlunya meningkatkan kapasitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) guna mencegah praktik KKN, perlunya meningkatkan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) agar mencapai level 3 dan berbagai program lainnya.

"Di bawah kendali  pimpinan BPKP Aceh yang baru, 'PR' ini dapat kita tuntaskan. Kami selaku pimpinan Pemerintahan Aceh siap menjalin kerjasama dengan BPKP untuk mewujudkan upaya ini. Kami juga akan meminta Bupati/Walikota untuk senantiasa bersinergi dengan BPKP agar kita mampu menyelesaikan permasalahan terkait pengelolaan keuangan di daerah ini," jelasnya.

Nova mengucapkan terimakasih kepada Ichsan Fuady, selaku pimpinan BPKP Aceh sebelumnya atas kerjasama yang telah terjalin selama ini. Seperti kata pepatah, tak ada gading yang tak retak, tak ada satupun yang benar-benar sempurna. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan selama menjalin kerjasama di daerah ini. Semoga pengalaman di Aceh memberi dukungan moral dalam mengemban tugas di tempat yang baru.

"Kepada Saudara  Ikhwan Mulyawan dan keluarga, kami ucapkan Selamat datang di Negeri Serambi Mekkah. Semoga saudara betah tinggal di Aceh dan dapat menjalankan misi BPKP di daerah ini. Dukungan saudara untuk terciptanya pengelolaan, perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah yang efektif dan efisien sangatlah kami butuhkan," tutupnya. (fd/jl)