Selamat Datang di Website Resmi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh

DPRA Dengar Pendapat Umum Raqan Pemilu

Kategori : Daerah Senin, 05 November 2018 - Oleh rahmad

Banda Aceh | Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar acara Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terhadap Rancangan Qanun (Raqan) Tentang Perubahan atas Qanun aceh nomor 6 tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh di Gedung Utama DPRA, Senin (05/11/2018).

Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPRA Sulaiman Abda mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan dua anggaran keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 61/PUU-XV/2017 dan No. 66/PUU-XV/2017 tentang pengujian UU No 7 tahun 2017 tentang pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pasca dikeluarkan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang isi keputusannya menyebutkan penyelenggaraan pemilu di Aceh masih merupakan kewenangan Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh, Ujarnya.

Namun pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia melalui surat nomor: 0214/BAWASLU/SJ/HK.01.00/IV/ 2018 tertanggal 12 April 2018 telah melantik Panwaslih Aceh, tegasnya

DPRA melihat ini telah melanggar Mahkamah Konstitusi dan telah mengabaikan kekhususan uu nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga muncul semangat untuk memperbaiki sistem Republik Indonesia kasus-kasus hukum yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas, tambahnya.

"Kita tentunya paham betul keistimewaan yang diberikan Pemerintah kepada Aceh dalam pasal 18A ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 18B ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan produk Undang-Undang tertinggi di Indonesia mengawasi satuan-satuan daerah yang bersifat khusus dan istimewa dengan Undang-Undang tersendiri," jelasnya.

Pasca keputusan tersendiri Mahkamah Konstitusi, lanjutnya, tidak ada lagi dualisme lembaga pengawas baik pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah.

Pasal 557 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu menyatakan penyelenggaraan pemilu di Aceh adalah KIP dan Panwaslih.

"Seharusnya konsekuensi MK bahwa lembaga panwaslih di aceh bedasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Juncto UU nomor 11 2011 adalah panwaslih yang proses kedudukannya harus dilakukan sesuai UU nomor 11 tahun 2006 dan Qanun Aceh nomor 5 tahun 2012 dan Qanun Aceh nomor 6 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah," ungkapnya.

Keputusan MK yang telah membatalkan pasal 557 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu di Aceh wajib berdasarkan menyesuaikan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017.

"Dengan dibatalkannya pasal 557 ayat 2 ini, artinya pengaturan lembaga penyelenggara pemilu di Aceh kembali ke Undang-Undang Pemerintah Aceh," katanya.

Adapun bunyi pasal 557 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tidak dibatalkan oleh MK adalah Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU.

Kemudian, Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu.

"Artinya pasal itu berlaku bagi penyelenggaraan pemilu di Aceh yang mengatakan bahwa penyelenggara pemilu di Aceh hanya kip dan panwaslih, sehingga reputase perubahan qanun ini dapat mengakhiri dualisme lembaga pengawas yang berbeda antara pemilu dan pemilihan di Aceh," imbuhnya. (jl/gl)